www.kabarpati.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo atau Jokowi menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu dinilai sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir. Bahkan, komitmen itu telah diucapkannya sebelum ada usulan dari Jokowi untuk mengatasi banjir di Jakarta.
“Kami akan melakukan normalisasi. Jadi kemarin ketika di lapangan, waktu (mengunjungi lokasi pengungsian) di Otista, saya sudah meminta kepada jajaran yang bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung tetap dilanjutkan dan akan dilanjutkan,” ujar dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, salah satu hambatan utama dalam melakukan normalisasi Sungai Ciliwung adalah pembebasan lahan. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta akan berusaha melakukan pembebasan lahan dengan menggunakan satu tim, agar tidak terlalu banyak koordinasi.
“Penyerahan lahan tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi tidak akan ada perantara yang memainkan peran,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung, terutama di wilayah Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Alasannya adalah banjir yang terjadi di tiga wilayah itu cukup signifikan ketika aliran dari Sungai Ciliwung meluap.
“Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti, terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Jika memang perlu, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, dan kami akan segera melakukan itu,” kata dia, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, perlu dilakukan pembukaan lahan untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Namun, ia memastikan, proses pembukaan lahan itu akan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi.
Pramono menambahkan, pihaknya juga akan berupaya untuk memberikan pemahaman kepada warga yang nantinya akan terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung. Pasalnya, apabila warga terus tinggal di tepi sungai, mereka akan selalu terdampak banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Pramono mengatakan bahwa ketika disinggung soal pindah tempat, Pemprov Jakarta akan menyiapkan tempat baru. Artinya, mereka bisa membuat rumah susun (rusun) atau tempat lain sebagai tempat pindah.
“Ayo kita siapkan contohnya, apakah kita membuat hunian rumah susun dan sebagainya,” ujarnya.
Pembebasan lahan
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Hendri mengatakan, ada tiga wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yaitu Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan. Jumlah bidang tanah yang harus dibebaskan di Cawang adalah 411, Bidara Cina 162, dan Pengadegan 61.
Sementara itu, luas lahan yang perlu dibebaskan adalah sekitar 58.946 meter persegi di Cawang, 13.101 meter persegi di Pengadegan, dan 57.035 meter persegi di Bidara Cina. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satu di antaranya adalah masih ada beberapa tanah yang merupakan tanah garapan.
“Jadi, pembuktian kepemilikannya memerlukan penelitian yang lebih komprehensif,” ucap dia, Jumat.
Hendri menambahkan, salah satu kendala lainnya adalah anggaran yang terbatas. Selain itu, masih ada beberapa warga yang menolak dalam proses pembuatan penetapan lokasi (Penlok).
“Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan,” ujar Hendri.
Menurut dia, proses normalisasi baru bisa dilakukan setelah pembebasan lahan selesai. Sebab, lahan yang telah dibebaskan akan digunakan untuk pelebaran sungai. Sungai juga akan ditanggul dan dibangun jalan inspeksi.
“Adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang melaksanakannya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC),” katanya.
